Bersama ini, kami dari ‘Yayasan Kepada Bangsaku’ menghargai seminar ini, karena bermanfaat bagi rakyat setelah pemilu Legislatif 2009 yang lalu.
Kami dengan ikhlas mendukung pengantar yang disampaikan oleh panitia seminar ini, bahwa ‘Pelaksanaan Pemilu 2009 meskipun berjalan lancar dan damai, namun menghadapi banyak persoalan yang dapat menggangu proses konsolidasi demokrasi.
Lebih lanjut menurut catatan harian Kompas 9 April 2009 ‘DPT kisruh, Rakyat kehilangan hak pilih’ jangan sampai kecurangan melemahkan legitimisi pemilu. Terlebih lagi di dalam surat pembaca Kompas 21 april 2009 berjudul ‘DPT pemilu kisruh, kebodohan dan kecurangan sistematis’.
3 laporan-laporan kepada masyarakat:
a Banyak rakyat yang mempunyai hak pilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. (kompas 9 april 2009)
b DPD PDIP DKI Jakarta melaporkan 20 persen nama pemilih yang sudah ada dalam daftar pemilih sementara malah hilang di DPT (kompas 9 april 2009)
c Surat suara banyak yang tertukar sehingga menimbulkan masalah dan kesulitan di beberapa daerah antara lain di Madura, Bekasi, Mamuju, Semarang, Gunung Kidul, Mojokerto, Blitar, Gresik, Jember, Medan, Samarinda, dan Kupang. (Koran Jakarta, 10 april 2009)
d Tidak tersedianya TPS-TPS di Rumah Sakit, Lembaga Pemasyarakatan, dan tempat-tempat umum lainnya yang menyebabkan orang –orang yang berhak memilih tidak bisa memberikan suaranya (Koran Jakarta, 10 april 2009)
e Kekurangan-kekurangan ini antara lain menyebabkan jumlah golput dalam pemilu legislatif kali ini semakin meningkat. Misalnya hasil pusat kajian kebijakan dan pembangunan strategis golput mencapai 40 persen.
F Hal ini membuktikan bahwa kegiatan administrative KPU sebagai penyelenggara pemilu banyak terdapat kekurangan, antara lain seperti yang dialami oleh Dr. Sulastomo mau memilih tetapi tidak mendapat surat panggilan. Hal ini juga dialami oleh beberapa tokoh termasuk jendral (purn) Widjojo Suyono.
4 Tuntutan-tuntutan dan gugatan pidana hasil pemilu legislatif:
a Dari FWRD yakni Aktivis Muda Lintas Partai dengan tuntutan a.l. impeachment terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhono.
b Tuntutan Yayasan LBHI
c Tokoh-tokoh masyarakat
5 Saran dan Solusi:
a Melihat situasi dan kondisi setelah pemilu legislatif 2009, demi keadilan dan hukum kami mohon kepada L.I.P.I untuk meminta pertanggungjawabkan dari KPU dan pemerintahan selaku pelaksanaan pemilu.
b Untuk itu pemilihan Presiden (pilpres) 2009 hendaknya di tunda terlebih dulu sampai tuntutan-tuntutan dan gugatan masyarakat diselesaikan.
c. Dalam hal ini sebagai lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, L.I.P.I harus menegakkan kejujuran dan kebenaran berkaitan dengan pemilu, karena hal tersebut menyangkut pelaksanaan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling mendasar.
Jakarta, 27 April 2009
Yayasan Kepada Bangsaku
(H.Amin Aryoso SH)
Ketua,
Anggota MPR/DPR 1999-2004
CC: Pelaksana Pemilu (KPU dan Pemerintah).
DPP Partai-partai Politik di Indonesia,
Media Massa.
No comments:
Post a Comment